Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5.
Pengadaan barang dan jasa (procurement) perlu diprogramkan oleh pemerintah dikarenakan adanya kebutuhan akan suatu barang/ jasa. Menurut Bab 1 ketentuan Umum pasal 1 perpres 16 Tahun 2018 disebutkan bahwa pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi lainnya.
Pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan regulasi terbaru adalah regulasi presiden nomor 4 tahun 2015 menjelaskan bahwa aktivitas pengadaan barang dan jasa pemerintah dibagi menjadi 4 kategori yang masing - masing mempunyai peraturan dan mekanisme yang berbeda. Di bawah ini akan dijelaskan secara singkat 4 kategori pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan Barang Sesuai […]
HtViAl. 0poyw60xqn.pages.dev/1800poyw60xqn.pages.dev/2580poyw60xqn.pages.dev/7170poyw60xqn.pages.dev/7270poyw60xqn.pages.dev/3090poyw60xqn.pages.dev/6950poyw60xqn.pages.dev/4870poyw60xqn.pages.dev/743
pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah
